Resep Sedap

resepsedap.com – Dinas Kesehatan Kota Denpasar sedang mempersiapkan program sosialisasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan vaksinasi demam berdarah dengue (DBD) guna mengurangi penyebaran penyakit yang ditransmisikan oleh nyamuk Aedes aegypti.

Persiapan Program Sosialisasi

Anak Agung Ayu Agung Candrawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima instruksi dari Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk melaksanakan sosialisasi tentang vaksin DBD. “Detail teknis pelaksanaan vaksinasi akan segera dibahas,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada tanggal 6 Juni 2024.

Validasi dan Pengesahan Vaksin

Vaksin DBD yang akan digunakan telah mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan telah disahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Rencana pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan perwakilan pemerintah pusat akan dilakukan untuk membahas regulasi vaksinasi ini,” tambah Candrawati. Pertemuan tersebut juga akan melibatkan IDAI dan organisasi profesional lainnya untuk membahas efektivitas vaksin.

Durasi Perlindungan Vaksin dan Ketersediaan

Informasi awal menunjukkan bahwa vaksinasi DBD dapat memberikan perlindungan hingga lima tahun. Meskipun belum ada program resmi pemerintah untuk vaksinasi DBD, beberapa rumah sakit swasta di Denpasar sudah menawarkan vaksin ini. “Vaksin diberikan dalam dua tahapan, dengan dosis kedua diberikan tiga bulan setelah dosis pertama. Ini adalah pilihan yang tersedia bagi masyarakat yang bersedia membayar,” jelas Candrawati. Vaksin tersedia untuk individu berusia 6 hingga 45 tahun.

Potensi Impact Vaksinasi

Dengan adanya vaksinasi ini, diharapkan dapat mengurangi insiden DBD di Denpasar, yang telah mencatat 862 kasus dari Januari hingga Mei 2024, dengan enam korban meninggal dunia.

Tentang Vaksin DBD

Jenis vaksin DBD yang akan digunakan di Denpasar belum diumumkan secara resmi. Namun, salah satu jenis vaksin yang telah tersedia di Indonesia adalah vaksin tetravalent dengue (TDV), yang mengandung virus dengue yang telah dilemahkan untuk merangsang sistem imun dalam memproduksi antibodi.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi, sebagai langkah strategis dalam mengendalikan penyebaran demam berdarah dengue.

resepsedap.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah mengklarifikasi bahwa tidak terdapat pemberlakuan langsung denda sebesar Rp 50 juta kepada warga yang kedapatan memiliki jentik nyamuk di residensinya. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, dalam laporan tertanggal Kamis (6/6/2024), menyatakan bahwa proses pemberian sanksi kepada warga dilaksanakan secara bertahap.

Detail Pemberlakuan Sanksi

Arifin menegaskan, terdapat kesalahpahaman mengenai aplikasi langsung denda Rp 50 juta terhadap individu yang rumahnya ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti, yang merupakan vektor utama penyakit demam berdarah dengue (DBD). “Kami menerapkan sanksi secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Arifin.

Regulasi Pengendalian DBD

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue menyebutkan bahwa tanggung jawab pencegahan penyakit ini dibagi antara Pemerintah Daerah dan komunitas. Upaya pencegahan melibatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB), surveilans penyakit, dan kegiatan sosialisasi.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan PSN 3M Plus dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan penempelan stiker peringatan di pintu rumah, hingga pemberian denda maksimal Rp 50 juta atau pidana kurungan maksimal dua bulan.

Inisiatif Satpol PP dalam Penyuluhan Peraturan

Lebih lanjut, Arifin menyatakan bahwa Satpol PP DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, dengan tujuan memperkuat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan penyebaran DBD.

Komentar dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Dalam konteks yang lebih luas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan intensif mengimplementasikan program PSN guna mencegah penyebaran DBD. Dari Januari hingga 16 April 2024, tercatat 3.875 kasus DBD dengan enam korban meninggal dunia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus berupaya menguatkan program pencegahan melalui berbagai inisiatif pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dengan penjelasan ini, Satpol PP DKI Jakarta mengharapkan dapat menghilangkan kekeliruan informasi mengenai penerapan denda dan menekankan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan DBD. Edukasi dan sosialisasi terus menjadi fokus dalam mengatasi tantangan kesehatan publik ini.